TKPKD Kabupaten Sidoarjo Lakukan Pemutakhiran Data

TKPKD Kabupaten Sidoarjo Lakukan Pemutakhiran Data

Sekretariat - Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya dengan melakukan pemutakhiran Data Kemiskinan Daerah (DKD). Hal tersebut dilakukan sebagai dasar intervensi kebijakan program perlindungan sosial kepada masyarakat miskin Sidoarjo.

Sensus terhadap warga miskin akan dilakukan oleh petugas pencacah. Yakni Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD) serta sub PPKBD. Sebanyak 750 petugas pencacah akan dikerahkan untuk turun lapangan. Mereka akan mengumpulkan data terkait jumlah pasti masyarakat miskin Sidoarjo yang ada. Tetapi sebelumnya, Bimbingan Teknis (Bimtek) Persiapan Pemutakhiran Data Kemiskinan Daerah diberikan kepada petugas pencacah tersebut. Bimtek yang diselenggarakan di Convention Hall Suncity Sidoarjo dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo Ir. Sulaksono selaku Sekretaris TKPKD, Selasa (7/4).

Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Sidoarjo Ir. Sulaksono mengatakan pemutakhiran DKD penting dilakukan. Data yang valid atau data yang benar-benar sesuai dengan kondisi dilapangan diharapkannya muncul melalui pemutakhiran DKD. Dengan begitu sambungnya, akan dapat meminimalisir kesalahan sasaran program perlindungan sosial.

Ia mengatakan, data kemiskinan selama ini masih dianggapnya kurang valid. Pada pelaksanaannya, masih ada masyarakat miskin yang tidak merasakan program perlindungan sosial. Seperti pemberian Jaminan Kesehatan Masyarkat Miskin (JKMM) maupun pemberian bantuan beras untuk masyarakat miskin/Raskin. Untuk itu melalui pemutakhiran DKD kali ini, diharapkan program perlindungan sosial akan tepat sasaran kepada masyarkat miskin yang memang benar-benar miskin. Sehingga percepatan program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sidoarjo dapat cepat terwujud.

Sementara itu Kepala Bidang Kesra dan Kemasyarakatan Bappeda Sidoarjo drg. Indrati selaku narasumber dalam kegiatan tersebut mengatakan angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo jauh berada dibawah Nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo di tahun 2013 . Data yang ada menunjukkan posisi relatif angka kemiskinan Kabupaten Sidoarjo terhadap Nasional dan Jawa Timur sebesar 6,69%. Sedangkan Nasional sendiri sebesar 11,475 dan Jawa Timur sebesar 12,73%.

Dalam kesempatan tersebut drg. Indrati juga mengungkapkan perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo yang terus mengalami penurunan. Di tahun 2006, angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo sebesar 11,81% turun menjadi 6,69% ditahun 2013. Namun penurunannya sempat tersendat ditahun 2009 dan 2012. Ditahun 2009, angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo naik menjadi 7,45 ditahun 2010. Sedangkan ditahun 2012, angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo sebesar 6,42 naik menjadi 6,69% ditahun 2013. Sama halnya dengan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sidoarjo. Dari tahun 2008 sampai tahun 2013, TPT di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami penurunan.

drg. Indrati juga mengatakan dalam pendataannya sebaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) dibagi menjadi empat prioritas. Prioritas pertama dilakukan di 8 kecamatan yakni Kecamatan Jabon, Tarik, Krembung, Balongbendo, Wonoayu, Tulangan, Porong dan Kecamatan Prambon. Sedangkan prioritas kedua diarahkan ke Kecamatan Krian dan untuk prioritas ketiga diarahkan pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sukodono, Buduran dan Gedangan. Untuk prioritas keempat terdapat pada Kecamatan Candi, Tanggulangin, Sidoarjo, Waru, Taman dan Kecamatan Sedati.

Petugas pencacah ini kata drg. Indrati, akan melakukan penjaringan RTS serta individu sasaran. Indikatornya adalah penduduk kategori miskin Sidoarjo yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) maupun KTP Sidoarjo. Indikator lainnya adalah masyarakat miskin diluar kepersertaan PPLS 2011, diluar Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) serta diluar kepersertaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program bantuan Raskin APBN. (humas/git)

Publish:| Jumat, 19 Mei 2017 | 10:59:56 WIB | dibaca 137 Kali . Administrator|