Pemkab Sidoarjo Ikut Awasi Beras Bulog Raskin

Pemkab Sidoarjo Ikut Awasi Beras Bulog Raskin

SIDOARJO (Raskin) - Mulai tahun depan, Dinsosnaker Sidoarjo mendapat tugas rumit untuk ikut mengawasi /monitor distribusi dan menjaga kualitas beras Bulog (APBN) yang sampai ke tangan masyarakat luas benar-benar terjaga.


Kabid Sosial, Wiyono, menyatakan tugas yang tampaknya ringan ini sebenarnya komplek dan akan tumpang tindih dengan distribusi Raskin yang bersumber APBD Sidoarjo. Sehingga tahun depan, ada dua distribusi beras dari APBD dan APBN yang harus diawasi.


Untuk Raskin APBD Sidoarjo tidak masalah, karena sebelum beras didistribusikan oleh rekanan, pihaknya melakukan uji lab dulu. Seperti yang dilakukan di uji lab untuk pengiriman Raskin periode Mei.
Ia dapat menemukan beras yang masih bercampur katul. Bukannya rekanan CV JayaMandiri, Trosobo, sengaja mencampur katul, tetapi ada satu proses pengupasan beras yang belum dilakukan. Akhirnya 20 ton Raskin itu diproses lagi untuk menghilangkan unsur katul. “Kami tidak main-main dalam menjaga Raskin yang di jual ke warga dengan harga Rp 10 ribu/kilo tersebut,” tegasnya, Minggu (24/5).


Wiyono menambahkan, keteledoran rekanan ini tidak disengaja dan proses penghilangan unsur katul bisa dibereskan. Uji lab akan terus dilakukan setelah bulan sampai kontrak ini berakhir desember 2015.


Dikhawatirkan bila Raskin APBN dalam pengawasan Dinsosnaker, akan tumpang tindih dengan distribusi Raskin APBD yang selama ini terjaga kualitasnya. Dalam distribusi Raskin APBN, pihaknya tidak mendapat kewenangan melakukan uji lab. Efeknya akan Dinsosnaker bila ternyata ada beras APBN yang rusak. Belum lama ini ada beras APBN yang diterima warga dalam keadaan warna kuning. Sebagian warga sudah menuding beras jelek ini milik Pemkab Sidoarjo.


Namun setelah dilakukan pengecekan ternyata beras kuning ini milik Bulog. Itu terlihat dari format kemasan yang warnanya buram. Untuk Raskin APBD sak plastiknya berwarna terang sehingga terlihat transparan.


Kadis Nakertrans Sidoarjo, Husni Thamrin, dengan tegas akan menolak Raskin APBD yang jelek. “Kalau berasnya jelek tidak saya bayar,” ancamnya.


Dia mengaku tidak mau main-main dengan masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Tahun 2014, ia memutus kontrak rekanan Raskin karena terlambat dan tidak sanggup menyelesaikan tugasnya sesuai kontrak.(hds/harianbhirawa).

Publish:| Jumat, 19 Mei 2017 | 11:10:06 WIB | dibaca 170 Kali . Administrator|